Tahun 2016 Diwarnai Catatan Kelam Penegakan Hukum Lingkungan

Tahun 2016 Diwarnai Catatan Kelam Penegakan Hukum Lingkungan

Jakarta – Sepanjang 2016, Indonesia memiliki catatan kelam dalam kebijakan dan penegakan hukum lingkungan. Catatan itu menunjukkan sikap pemerintah terhadap proyek pembangunan dan penegakan hukum yang tidak transparan.

“Tahun ini merupakan tahun yang penuh warna dalam kebijakan dan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Catatan ini menunjukkan pasang-surut kebijakan dan penegakan hukum lingkungan sepanjang tahun 2016,” ujar Deputi Direktur ICEL Raynaldo Sembiring dalam acara diskusi di kantornya di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2016).

Tahun 2016 Diwarnai Catatan Kelam Penegakan Hukum LingkunganAwal tahun ini pemerintah membuka dengan catatan negatif atas putusan PN Palembang yang memenangkan PT BMH dengan KLHK dalam perkara kebakaran hutan. Kemudian masyarakat dikejutkan oleh pengeluaran SP3 atas 15 korporasi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan.

“Hal ini mengundang reaksi keras dari organisasi sipil yang mengajukan praperadilan, dan Komisi III DPR kemudian membuat panja untuk menyelidiki kejanggalan SP3 tersebut,” kata pria yang biasa dipanggil Dodo itu.

Selain itu, pada Mei 2016, PTUN Jakarta sempat menorehkan catatan positif dengan memenangkan gugatan nelayan atas keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang reklamasi. Namun euforia masyarakat nelayan tidak berlangsung lama lantaran keluar sikap pemerintah.

“Menko Kemaritiman menyatakan reklamasi Pulau G dilanjutkan kembali, kemudian pada bulan Oktober PT TUN Jakarta membatalkan putusan PTUN yang artinya keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang pelaksanaan izin reklamasi Pulau G tetap berlaku,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo mengatakan catatan yang telah dipaparkan memperlihatkan sikap pemerintah terhadap proyek pembangunan tidak ramah lingkungan. Terlebih aturan yang telah ada malah diterobos begitu saja.

“Lemahnya kebijakan standar lingkungan hidup dalam percepatan proyek infrastruktur tanpa pertimbangan secara menyeluruh terkait dengan perlindungan lingkungan dan sosial. Lalu sistem penegakan hukum lingkungan dan sumber daya alam yang belum berjalan transparan, akuntabel, dan sinergi antara institusi,” pungkas Henri.

Sumber : detik.com

Silahkan Tinggalkan Komentar

Skills

Posted on

December 30, 2016