Satelit Modis Deteksi 482 Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

Satelit Modis Deteksi 482 Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengakui ada hal yang kurang di dalam penegakkan hukum perkara kebakaran hutan dan lahan.Pertama, hukum acara mengenai kebakaran hutan dan lahan perlu diperbaiki.Kedua, materi sangkaan kepada terlapor pun harus dipersiapkan. Ketiga, aparat hukum juga mesti diperkuat.“Bagaimanapun juga, saya

Jakarta – Hotspot atau titik panas kebakaran hutan dan lahan terus meningkat dalam seminggu terakhir. Satelit Modis dengan sensor Terra dan Aqua milik NASA telah mendeteksi 482 hotspot di wilayah Indonesia pada Selasa sore, 16 Agustus 2016.

“Sebelumnya terdapat 202 hostpot pada Senin (15/8) kemarin. Peningkatan jumlah hotspot ini sebagian besar terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Berdasarkan analisis dari LAPAN, 482 hotspot tersebut merupakan akumulasi dari 297 hotspot dengan tingkat kepercayaan Sedang (30 – 79%) dan 185 hotspot dengan tingkat kepercayaan Tinggi (80 – 100 %),” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho melalui keterangan tertulis yang diterima detikcom, Rabu (17/8/2016).

Sutopo menambahkan, dari total 482 hotspot tersebut terdapat 303 hotspot berada di wilayah Kalimantan Barat. Dari satelit sebaran hotspot di Kalimantan Barat tersebar cukup merata. Pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian dengan cara membakar, menurut Sutopo, merupakan penyebab utama dari meningkatnya jumlah hotspot tersebut.

Upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, kata Sutopo, terus dilakukan oleh Tim Satgas Gabungan. BNPB telah mengerahkan 7 helikopter water bombing, 2 pesawat water bombing dan 2 pesawat hujan buatan yang disebar ke titik-titik munculnya potensi kebakaran hutan dan lahan.

“BNPB sedang mempersiapkan mengirimkan 4 helikopter water bombing ke Jambi dan Kalimantan Barat, di mana masing-masing provinsi 2 heli water bombing. Selain itu juga menambah pesawat untuk hujan buatan di Kalimantan,” jelas dia.

“Di Riau, helikopter dan pesawat water bombing telah menjatuhkan air 17,9 juta air untuk memadamkan api kebakaran hutan dan lahan. Untuk hujan buatan maka 35 ton garam sudah ditaburkan ke dalam awan-awan potensial di Riau, dan 61,06 ton di Sumatera Selatan,” sambung dia.

Sutopo menjelaskan, pada periode bulan Agustus hingga Oktober adalah masa kritis dari kebakaran hutan dan lahan karena pada periode itulah puncak musim kemarau. Patroli dan pencegahan perlu ditingkatkan agar hotspot tidak terus bertambah. Aparat gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Damkar, Masyarakat Peduli Api dan relawan terus melakukan upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Tingkat sebaran hotspot kebakaran hutan dan lahan terbagi menjadi dua kateori yaitu tingkat kepercayaan sedang dan tingkat kepercyaan tinggi. Tingkat kepercayaan sedang berarti ada potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan berdasarkan temperatur permukaan yang dideteksi sensor satelit. Sedangkan tingkat kepercayaan tinggi berarti titik api yang sedang membakar material di permukaan.

Berikut data lengkap sebaran hotspot:

Tingkat kepercayaan Sedang:
Jambi: 2
Jawa Timur: 3
Kalimantan Barat: 178
Kalimantan Tengah: 2
Kalimantan Timur: 3
Kep.Babel: 10
Aceh: 3
NTT: 30
Papua: 7
Papua Barat: 2
Riau: 43
Sulawesi Selatan: 1
Sulawesi Tengah: 1
Sulawesi Tenggara: 1
Sulawesi Utara: 2
Sumatera Selatan: 4
Sumatera Utara: 5

Total: 297 hotspot

Tingkat kepercayaan Tinggi
Kalimantan Barat: 125
Kalimantan Tengah: 1
Kep. Babel: 6
NTT: 8
Papua: 8
Riau: 32
Sumatera Selatan: 1
Sumatera Utara: 2
Undefined: 1

Total: 185 Hotspot

kira terhadap aspek-aspek itu KLHK mengakui, masih ada beberapa kekurangan. Enggak mungkin hebat betul,” ujar Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

(Baca: Jokowi Tegaskan Penegakan Hukum Terkait Kebakaran Hutan Harus Serius)

Tentang perbaikan hukum acara perkara kebakaran hutan, Siti telah menginstruksikan Direktur Jenderal Penegakkan Hukum di kementeriannya untuk mengkaji letak kekurangan.Sementara, soal materi sangkaan terhadap terlapor perkara kebakaran hutan, Siti mencontohkan tahun 2015 lalu. Menurut dia, situasi kebakaran saat itu dahsyat sehingga ada ketidaksiapan dari strategi merumuskan materi sangkaan. “Sehingga dalam perkara hukumnya menjadi lemah,” ujar Siti. Hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab banyak perkara kebakaran hutan yang dihentikan penyelidikan atau penyidikannya.Tercatat, ada 15 perkara yang dihentikan polisi. Adapun, tentang perkuatan di aparat hukum, Siti telah melaksanakan dua hal.Pertama, ia akan mendorong pelibatan penyidik PNS KLHK dalam menangani perkara kebakaran hutan.

“Pak Kapolri bilang, (penanganan perkara karhutla) harus bersama-sama PPNS KLHK. Karena di situ kan ada unsur perizinan, unsur lingkungan, kehutanan dan konflik lahan. Inlah yang harus diisi PPNS KLHK,” ujar Siti.

(Baca: Polri Sebut Penanganan Kebakaran Hutan Terkendala Undang-Undang)

Kedua, kementeriannya juga akan melibatkan aktivis lingkungan hidup dalam penanganan perkara kebakaran hutan. Aktivis itu diperbantukan di dalam penguatan materi sangkaan terhadap terlapor.“Intinya kami di KLHK kami lapis selain dari tim hukum juga dari pandangan civil society sembari melihat fakta di lapangan,” ujar Siti.

Sumber : Nasional.kompas.com Jumat, 12 Agustus 2016

Silahkan Tinggalkan Komentar

Skills

Posted on

August 31, 2016