PROFIL

INDONESIA CENTER FOR CONFLICT and INVESMENT
(PUSAT PENYELESAIAN KONFLIK dan INVESTASI INDONESIA)

 

  Di tengah bergulirnya era globalisasi, dimana dikuranginya peranan negara/pemerintah untuk ikut campur dalam urusan bisnis/swasta, Indonesia menyandang sebagai negara yang berpredikat penyelenggaraan praktek bisnis yang buruk.Praktik bisnis dan investasi  yang dijalankan selama ini masih cenderung mengabaikan etika, rasa keadilan dan kerapkali diwarnai praktik-praktik bisnis tidak terpuji. Hal ini mengindikasikan bahwa di sebagian pelaku bisnis/investasi  telah terjadi krisis moral dengan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu memperkaya diri sendiri maupun tujuan kelompok untuk eksistensi keberlanjutan kelompok. Bahkan muncul adagium bahwa berbisnis sama artinya dengan menyiasati hukum. Akibatnya, para pebisnis di Indonesia tidak dapat lagi membedakan antara batas wilayah etika dan moral dengan wilayah hukum.Pada akhirnya dalam situasi  iniPemerintah dan dunia bisnis dianggap memainkan peran luar biasa akan keterpurukan negara dan bangsa ini pada tingkat yang sangat memprihatinkan. Praktek investasi dan bisnis yang melahirkan konflik laten dengan masyarakat yang berdimensi pelanggaran Hak Asai Manusia terjadi di di segala lini sektor .

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, kebutuhan dan tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana pula akan penyelenggaraan kegiatan usaha yang baik (good corporate governance) begitu mendesak. Saat ini, masalah etika bisnis dan akuntabilitas bisnis makin mendapat perhatian masyarakat di beberapa negara maju, yang biasanya sangat liberal dalam menghadapi perusahaan-perusahaannya, mulai terdengar suara bahwa karena “self-regulation” terlihat gagal, maka diperlukan suatu kontrol yang akan memberikan “higher standards for corporate pratice” dan “tougher penalties for executive misconduct”. Secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil (fairness), sesuai dengan hukum yang berlaku (legal) tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat.

Saat ini korporasi atau pelaku bisnisberbasis sumber daya alam seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan (Mineral, Minyak dan Gas), Perairan dan kelautan sedang menghadapi tantangan luar biasa. Selain dibebankan pada berbagai kewajiban kepada negara berupa pajak, retribusi dan berbagai insentif, terdapat pula kewajiban untuk menjalankan Good Corporate Governance (GCG) yang dilandaskan pada tiga pilar utama yaitu People,Planet, dan Profit (3P) yang dijabarkan sebagai tanggungjawab Sosial,  Lingkungan dan Ekonomi (Laba/keuntungan). Sebuah gagasan yang menopang tiga pilar utama, yaitu masyarakat berkembang seiring dengan kesejahteraan yang bertambah, sementara lingkungan hidup terlindungi dan kemajuan sosial terus berjalan, tentunya adalah sesuatu yang pasti menarik bagi kita semua. Namun ketika diimplementasikan hingga kepada teknik rinci yang kita tempatkan ke dalam berbagai persetujuan dan praktik tertentu, maka mulailah disadari adanya pertukaran yang terjadi diantara ketiga pilar tersebut. Semakin banyak kebutuhan manusia, maka semakin banyak pula produk ekonomi yang harus dihasilkan. Sementara produk yang dihasilkan, oleh perusahaan atau industri harus pula mengambilnya dari alam. Terdapat kontradiksi antara usaha untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri berbasis seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan atau perairan dan kelautan dengan upaya konservasi alam. Karena itu antara konservasi alam dan pembangunan ekonomi harus berjalan seimbang.Disamping itu,  suatu keharusan bagi korporasi untuk membangun relasi yang baik dengan Masyarakat,  Pemerintah, maupun dengan sesamaKorporasi. Khusus dalam tanggungjawab bidang Sosial mengharuskan korporasi berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dimana bisnis/investasi beroperasi, secara khusus bahkan telah ada ketentuan perundang-undanganyang mengatur tentang kewajibanbagi korporasi berbasis sumber daya alam untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR). Penerapan program CSR  menunjukkan komitmen perusahaan untuk melakukan praktek pengelolaan terbaik (best management practice) yang seringkali melebihi daripada apa yang disyaratkan oleh peraturan atau undang-undang, dan sekaligus memberikan jalan bagi perusahaan untuk menunjukan diri sebagai warga dunia usaha yang bertanggung-jawab.

Good Corporate Governance (GCG) bahkan telah memperoleh kekuatan di sektor keuangan, dengan banyaknya pemberi pinjaman dana komersil yang mensyaratkan penilaian sebagai bagian dari kewajiban peminjam dalam evaluasi pinjaman kepada sektor-sektor yang memiliki riwayat dampak-dampak negatif pada lingkungan hidup dan masyarakat lokal. Dengan demikian konsep GCG yang berawal sebagai alat untuk meningkatkan keberlanjutan produksi dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya dan keanekaragaman hayati telah berkembang menjadi konsep yang memiliki implikasi luas bagi masyarakat dan dunia usaha.

Tantangan pada tanggungjawab sosial bagi bisnis/dunia usaha yang berbasis sumber daya alam belakangan ini semakin besar dan telah menjadi ancaman keberlanjutan investasi, salah satunyaditandai dengan semakin meningkatnya potensi konflik maupun eskalasi konflik yang sudah terjadi  antara korporasi dengan masyarakat sekitar maupun antarsesama korporasi akibat tumpang tindih penguasaan dan izin. Konflik-konflik tersebut berhubungan  eratdengan kompleknya kepentingan para pihak yang terkait terhadap sumber daya alam. Pada sektor kehutanan, data Kementerian Kehutanan dan BPS (2007, 2009) menunjukkan terdapat 31.957 desa yang berinteraksi dengan hutan dan 71,06% dari desa-desa

tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Masyarakat yang tinggal dan hidup di desa-desa tersebut selama ini menerima manfaat dan dampak langsung dari keberadaan hutan. CIFOR (2006) menyebutkan bahwa 15% dari 48 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar hutan merupakan masyarakat miskin. Data yang lain dari Rencana Strategis Kementerian Kehutanan tahun 2010 – 2014 menunjukkan bahwa pada tahun 2003 ada sekitar 10,2 juta orang miskin yang berada di sekitar wilayah hutan. Sementara itu data lain yang dirilis oleh Kementerian Kehutanan dan BPS di tahun 2007 memperlihatkan masih ada 5,5 juta orang yang tergolong miskin di sekitar kawasan hutan.

Secara umum, munculnya berbagai konflik antara korporasi dan pemangku kepentingan lain bersumber dari hal-hal yang tidak sederhana, antara lain:

  1. Adanya disharmonisasi antara perundang-undangan di bidang sumber daya alam;
  2. Tingginya ketergantungan sumber daya alam baik sebagai sumber devisa oleh Negara, sebagai alat produksi dan bahan baku bagi korporasi berbasis sumber daya alam, dan ketergantungan masyarakat terhadap hutan dan lahan akibat masih tingginya kemiskinan;
  3. Lemahnya penegakan etika bisnis/investasi, termasuk Tidak netralnya Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam menegakkan aturan dan perlindungan masyarakat dari praktek bisnis yang tidak beretika
  4. Kurang terintegrasinya perizinan-perizinan bagi investasi berbasis sumber daya alam sehingga banyak konsesi yang saling tumpang tindih dan menimbulkan konflik antar pemegang izin atau pemegang hak lain;
  5. Masih adanya persoalan distribusi penguasaan dan perizinan pemanfaatan kawasan hutan antara usaha sekala kecil dan besar;
  6. Kurang berfungsinya kelembagaan-kelembagaan negara yang bertanggungjawab mengatasi persoalan konfik tenurial kehutanan baik yang terjadi antara bisnis dan masyarakat maupun bisnis dan bisnis;
  7. Semakin terdegradasinya kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik yang mengedepankan musyarawarah untuk mufakat, sementara lembaga peradilan tidak berjalan secara efektif dan kurang mencerminkan keadilan bagi para pihak yang terlibat konflik;
  8. Semakin kompleknya tantangan bagi korporasiseiring dengan tuntutan masyarakat adat dan lokal serta komunitas internasional terhadap tata kelola hutan dan lahan, ditambahinstrument pasar/bisnis yang semakin komplekuntuk merespon perubahan dan dinamika yang berkembang.

Maraknya konflik tersebut sangat mengkawatir dan telah menimbulkan dampak yang luas bukan saja bagimasyarakat yang terkena dampak,  kalangan pelaku bisnistapi juga terhadap agenda pembangunan nasional. Untuk mempermudah penyelesaian konflik selain melalui mekanisme lembaga peradilan yang sudah ada, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta berbagai kebijakan sektoral.Pada sektor kehutanan, baru-baru ini 12 Kementerian dan Lembaga menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang Rencana Aksi Bersama untuk  percepatan pengukuhan kawasan hutan yang salah satu pilarnya adalah tentang Resolusi konflik yang berlandaskan prinsip Keadilan dan Hak Asasi Manusia. Pada ranah peradilan,  Mahkamah Agung telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui perdamaian melalui Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Peradilan.

Korporasi sektor kehutanan dan perkebunan jugatelah merespon maraknya konflik belakangan ini dengan menyatakan komitmen untuk penyelesaian konflik dengan mengedepankan proses dialog dan mediasi, menerapakan prinsip-prinsip hak atas FPIC (Free, Prior and Informed Consent) untuk merespon keberadaan hak-hak masyarakat adat dan lokal, serta komitmen mengadopsi standar hak ekonomi, sosial dan budaya. Kesadaran akan pentingnya menciptakan sistem untuk keberlanjutan sosial juga mulai jadi perhatian serius asosiasi-asosiasi perusahaan berbasis sumber daya alam.

Komitmen-komitmen tersebut patut diapresiasi, namun demikian partisipasi aktif masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk memastikan komitmen ini menjadi kenyataan dan memberi dampak yang positif bagi pemangku kepentingan di lapangan, termasuk dampak terhadap lingkungan hidup, dan kontribusinya terhadap perbaikan tata kelola sosial pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.Pelayanan perizinan investasi terpadu satu pintu yang sedang dikembangkan rezim pemerintahan saat ini juga patut diapresiasi, dan harus dipastikan menjadi solusi untuk mencegah dan menyelesaikan konflik yang disebabkan tumpangtindih perizinan dan penguasaan  antar pemangku kepentingan yang memiliki hak atas sumber daya alam, bukan justru memperparah konflik-konflik ruang yang sudah ada saat ini.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, INDONESIA CENTER FOR CONFLICT and INVESMENT (ICCI) lahir sebagai bagian dari inisiatif masyarakat sipil di Indonesia untuk menjadikan tata kelola sosial khususnya konflik dan investasi sebagai instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan yang berfungsi sebagai instrumen kontrol dalam mengawal bisnis beretika.

#FACEBOOK