Tampaknya konflik perkebunan di bumi sumtera masih belum reda, selain kasus Karhutla yang masih panas di beberapa titik di Provinisi Riau, kembali terjadi kasus kriminalisasi seorang petani Seluma yang dipenjara karena memanen sawit dikebun yang diklaim miliknya sendiri. Mendengar kasus tersebut, sebanyak enam pengacara secara sukarela mendampingi Nurdin (60), seorang petani Desa Rawa Indah, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Tais, Bengkulu, Selasa (kompas.com20/9/2016).

Nurdin yang merupakan petani miskin dan buta huruf ini sudah tiga minggu dipenjara, karena dituduh mencuri oleh perusahaan kelapa sawit PT Agri Andalas pada Agustus 2016. Dia pun menjalani penahanan untuk diadili.

menurut Jopa, anak dari Nurdin, kepada kompas.com ia bercerita “Saya masih ingat saat kami memanen kelapa sawit di kebun kami, datang beberapa pria bersenjata laras panjang menembak ke langit, membentak dan menuduh ayah mencuri buah sawit perusahaan, saya ketakutan. Keesokan harinya ayah ditangkap di rumah,”

Sejak ayahnya dipenjara, Jopa menjalani hidup sendiri. Ibunya tiga tahun lalu meninggal dunia, sementara empat kakaknya telah berkeluarga tinggal jauh di luar daerah. Setiap hari Jopa harus terbiasa memasak, mencuci, menyeterika baju sendiri. Intuk hidup, ia harus membongkar uang simpanannya di tiga celengan ayam yang ia isi selama tiga tahun.”Untuk uang sehari-hari, saya mengandalkan tabungan celengan, kakak juga sesekali membantu kirim uang untuk hidup saya, kami semua keluarga miskin,” ujarnya.

Nurdin, ayah Jopa, merupakan keluarga miskin dan tinggal di rumah papan berukuran 4×4 meter. Bekerja sebagai tani dan buruh, ia tinggal di Desa Rawa Indah sejak beberapa tahun yang lalu dengan cara membeli lahan transmigrasi.

Lahan yang ia beli seluas dua hektar untuk rumah dan kebun sawit dengan sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Saya heran, kenapa ayah ditangkap, padahal ia memanen di kebun kami sendiri, kami memiliki sertifikat tanah,” kata Eni, kakak perempuan Jopa.

Tanah dicaplok perusahaan

Kisah keluarga Nurdin merupakan representasi dari penderitaan masyarakat Desa Rawa Indah. Rubino, salah seorang transmigran mengisahkan pada tahun 1992 ia bersama 500 kepala keluarga (KK) dari Pulau Jawa didatangkan ke daerah itu. Satu kepala keluarga mendapatkan dua hektar lahan bersertifikat.

1128184rumah-nurdin780x390-foto-kompas

Kedatangan transmigran itu diperkuat dengan SK Gubernur Bengkulu Nomor 355 tahun 1982 tentang tanah lokasi transmigrasi dan penempatan yang ditandatangani Gubernur Soeprapto. Tanah pembagian transmigrasi itu ditanami dengan kelapa sawit. Namun pada tahun 2004, Bupati Seluma Husni Thamrin menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit PT Agri Andalas dengan SK Nomor 498 tahun 2004 dengan luasan 2.000 hektar yang berbatasan dengan Desa Rawa Indah.

Saat IUP diterbitkan, konflik perusahaan dengan petani bermunculan karena tanah masyarakat Desa Rawa Indah diklaim juga sebagai milik perusahaan.

“Tanah yang bersengketa dengan perusahaan sekitar 575 hektar, dengan rincian 500 hektar tanah transmigran, 375 hektar tanah cadangan desa, semua diambil perusahaan, masyarakat yang terlanjur menanam kalau panen akan ditangkap dan dipenjara,” jelas Rubino.

Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat agar tanah mereka kembali, termasuk meminta bupati dan DPRD ikut menyelesaikan persoalan tersebut, namun tak membuahkan hasil.

Petani menguasai sertifikat namun tak dapat mengakses tanah untuk digarap. Dalam surat risalah pertemuan antara petani Desa Rawa Indah dan BPN Provinsi Bengkulu nomor 2/II/BIDV/2014 yang ditandatangani Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Provinsi Bengkulu, Ali Ritamsi, menyebutkan bahwa BPN tak pernah mengeluarkan Hak Guna Usaha (HGU) PT Agri Andalas di dalam Desa Rawa Indah.

“Perusahaan tidak ada izin berkebun di dalam Desa Rawa Indah, BPN tak keluarkan izin, tapi entah mengapa mereka mencaplok lahan transmigran di Desa Rawa Indah, ini kan aneh, saya menduga ada pelanggaran,” tambah Rubino.

Sebagai usaha menuntut keadilan, keenam pengacara yang mendampingi Nurdin berasal dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Respublica, yakni Fitriansyah, Firnandes Maurisya, Fahmi Arisandi, Arie Elcaputra, Irvan Yudha Oktara dan Rodiansyah Tristaputra. Para pengacara muda tersebut mengaku tak menerima pembayaran dari Hamid yang termasuk warga miskin.

“Kami meyakini, Nurdin tak bersalah. Ia tidak mencuri di lahan perusahaan seperti yang dituduhkan. Ia memanen di kebun kelapa sawit miliknya,” kata salah seorang kuasa hukum Hamid, Firnandes Maurisya.

Dalam sidang perdana dengan agenda mendengarkan dakwaan jaksa disebutkan, Nurdin pada 7 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di lahan milik PT Agri Andalas telah mencuri 24 tandan kelapa sawit seharga Rp 740.000. Tandan tersebut lalu dibawa ke kebun milik Nurdin yang jaraknya tidak jauh dari kebun PT Agri Andalas.

“Tidak benar tuduhan itu, saya tidak mencuri, saya memanen sawit milik saya, bersama anak saya bernama Jopa,” kilah Nurdin.

Kuasa hukum Nurdin mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut. Majelis hakim memberikan waktu satu pekan bagi kuasa hukum Nurdin untuk melakukan eksepsi.

Sumber : KOMPAS.com

Silahkan Tinggalkan Komentar